Abstract

Lelang hak tanggungan adalah penjualan secara umum terhadap aset jaminan berupa tanah atau bangunan akibat debitur wanprestasi. Lelang hak tanggungan menjadi salah satu mekanisme eksekusi dalam penyelesaian utang-piutang di Indonesia, namun sering kali muncul perdebatan mengenai kedudukan hukum pemenang lelang terutama ketika pemilik lama mengajukan gugatan ke pengadilan terkait objek yang dilelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pemenang lelang dalam perkara perdata yang diajukan oleh pemilik lama di Pengadilan Negeri Majalengka, serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan pemenang lelang tetap dijadikan sebagai tergugat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah yang terdiri dari bahan hukum primer, data sekunder dan tersier. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji dan menafsirkan norma hukum serta putusan peengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenang lelang memiliki hak hukum yang sah dan bisa tetap berlaku di pengadilan, baik dalam proses eksekusi fisik atas objek lelang maupun dalam proses peralihan hak dan pendaftaran administratif. Kedudukan hukum pemenang lelang semakin kuat karena didukung oleh risalah lelang, roya, dan pencatatan hak di kantor pertanahan. Faktor yang menyebabkan pemenang lelang tetap dijadikan sebagai meliputi hubungan hukum dengan objek, kemungkinan kehilangan hak yang dimiliki, strategi hukum yang digunakan pemilik lama.Temuan ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemenang lelang dilindungi sebagaimana tercermin dalam konsep kedudukan hukum pada doktrin hukum perdata serta ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.