Abstract

Terjadinya kebakaran hutan di Sumatera yang terus berulang, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik dalam bentuk gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, maupun terganggunya kegiatan pendidikan dan sosial pada masyarakat. Kebakaran hutan yang terjadi di wilayah konsesi korporasi menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pelaksanaan mekanisme gantri rugi terhadap masyarakat yang terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme ganti rugi yang diberikan oleh korporasi terhadap masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang sebagai korban dari kebakaran hutan. Serta bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis solusi dalam pelakasanaan ganti rugi olehkorporasi, dengan berdasarkan aspek hukum dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan, menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research dengan menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan mekanisme ganti rugi korporasi akibat kebakaran hutan. Analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif, yang dilakukan secara sistematis dan deskriptif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ganti rugi akibat kebakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum menerapkan prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya. Namun, pada kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang, pelaksanaan ganti rugi masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pelaksanaan pertanggungjawaban korporasi melalui pemberian ganti rugi materiil dan immateriil, pemulihan hak-hak masyarakat, pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta pengawasan pemerintah guna menjamin terpenuhinya hak masyarakat secara efektif sesuai dengan prinsip strict liability. i