Abstract

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam sengketa pertanahan bertujuan mewujudkan kepastian hukum, namun pelaksanaannya sering terkendala aspek administratif. Penelitian ini mengkaji tindak lanjut Kantor Pertanahan Kota Cimahi terhadap Putusan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN.Blb serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan berbagai bahan hukum yang dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan putusan belum sepenuhnya terlaksana karena kendala administratif dan kondisi para pihak. Akibatnya, kepastian hukum belum terwujud secara optimal sehingga diperlukan koordinasi dan pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan putusan. Kata Kunci : Putusan, Pertanahan, Kepastian, Pelaksanaan.