Abstract

Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah perairan laut menimbulkan persoalan hukum karena objek hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada dasarnya adalah tanah, bukan wilayah laut. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi Hak Milik dan Hak Guna Bangunan dalam pemanfaatan ruang pesisir serta kesesuaian pemberian hak atas tanah pada kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang berdasarkan ketentuan hukum agraria. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah perairan laut tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek Hak Milik maupun Hak Guna Bangunan sebagaimana diatur dalam UUPA. Penerbitan SHM dan HGB pada kasus pagar laut Tangerang juga bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara dan asas fungsi sosial tanah karena berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan kepastian pengaturan hukum guna mencegah terulangnya penyimpangan dalam pemberian hak atas tanah di wilayah perairan laut Kata Kunci: Hak atas Tanah, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Wilayah Perairan Laut, Pagar Laut Tangerang.