Abstract

Revolusi digital mendorong kemajuan sistem pembayaran dan keuangan di Indonesia, dengan dompet digital seperti DANA menawarkan kemudahan dan efisiensi transaksi. Namun, inovasi ini juga membawa tantangan, terutama dalam hal perlindungan hak konsumen. DANA, sebagai contoh, menunjukkan kemajuan tetapi juga menghadapi kritik terkait keamanan dan hak-hak pengguna. Penting bagi pemerintah dan industri untuk berkolaborasi dalam memperkuat perlindungan hukum agar manfaat digital dirasakan secara adil, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan hukum lainnya. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis permasalahan berdasarkan Undang-Undang dan literatur hukum. Penelitian dilakukan secara deskriptif, mengikuti tahapan sistematis untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka. Metode analisi yang digunakan metode yuridis kualitatif. Analisis data dilakukan secara normatif kualitatif, teknik pengumpulan data studi literatur (libray research) mengedepankan peraturan, asas hukum, serta teori-teori hukum untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai temuan penelitian.Kasus penggunaan e-wallet DANA menunjukkan bahwa meskipun menawarkan kemudahan, e-wallet juga menghadapi potensi kerugian bagi konsumen seperti kehilangan saldo, peretasan, dan biaya tambahan. Hasil dari kesimpulannya, meskipun Pasal 1320 KUHPerdata memberikan dasar hukum untuk menuntut hak nasabah e-wallet DANA, efektivitasnya dalam kasus peretasan dan masalah teknis sangat bergantung pada kemampuan DANA untuk menangani dan menyelesaikan masalah tersebut. Perlindungan hukum saat ini masih kurang optimal, memerlukan regulasi khusus, peningkatan sistem keamanan, transparansi, dukungan pelanggan, dan edukasi bagi nasabah untuk memastikan hak dan kepercayaan tetap terjaga.