Abstract

Studi ini mengevaluasi implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak konsumen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, pelaksanaannya terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat, terbatasnya kapasitas lembaga perlindungan, dan lemahnya penegakan hukum. Pelaku usaha juga sering tidak mematuhi kewajibannya, yang merugikan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hak konsumen, penguatan lembaga perlindungan, dan perbaikan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen. Kata kunci: Jasa pengiriman, terlambat, ganti rugi