Abstract

Keterlibatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam praktik judi online merupakan permasalahan serius yang mencoreng citra institusi sebagai aparat penegak hukum. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis KUHP, tetapi juga bertentangan dengan etika profesi berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Fenomena ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan internal dalam tubuh Polri, sehingga perlu diidentifikasi bagaimana efektivitas pembinaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aspek hukum pembinaan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana judi online, serta mengevaluasi tindakan atasan hukum dalam menanggapi pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis terhadap dua kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Bripka Slamet dan Bripda FK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anggota Polri masih bersifat administratif dan belum menyentuh dimensi psikologis, spiritual, dan moral secara menyeluruh. Pengawasan internal dinilai lemah, dan pemberian sanksi cenderung tidak konsisten karena dominasi pendekatan administratif tanpa dilanjutkan dengan tindakan pidana. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan hukum antara aparat dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pembinaan melalui penguatan pengawasan internal yang independen, pembinaan mental yang berbasis data dan melibatkan tenaga profesional, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk membangun budaya hukum yang kuat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kata kunci: anggota polri, judi online, penegakan hukum