Abstract

Transformasi digital di bidang pertanahan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, salah satunya melalui penerapan sertipikat elektronik dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Inovasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan klasik dalam administrasi pertanahan, seperti tumpang tindih data, proses yang berbelit, dan maraknya sengketa tanah. Sertipikat elektronik hadir sebagai solusi yang menjanjikan efisiensi dan transparansi, namun pada saat yang sama menimbulkan pertanyaan mengenai jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji implementasi sertipikat elektronik dalam program PTSL tahun 2024 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertipikat elektronik dinilai mampu memperkuat asas kepastian hukum melalui sistem digital yang terintegrasi, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya literasi digital, dan resistensi dari sebagian masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sertipikat elektronik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Namun, hal tersebut hanya dapat tercapai apabila didukung oleh kebijakan yang responsif, penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparatur, serta edukasi publik secara menyeluruh. Rekomendasi juga mencakup pentingnya pengawasan yang ketat guna mencegah penyalahgunaan sistem digital dalam pelayanan pertanahan.