Abstract

Keamanan dan keselamatan dokumen agunan nasabah merupakan aspek krusial dalam operasional perbankan yang harus dijamin oleh bank sebagai bentuk perlindungan terhadap hak nasabah. Bank memiliki tanggung jawab hukum dan etis untuk menjaga dokumen agunan tersebut dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan, yang meliputi penerapan prosedur penyimpanan yang aman, pemeriksaan berkala, serta pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan standar operasional yang berlaku. Tanggung jawab bank ini juga mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabah, sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Perbankan. Dengan demikian, bank wajib menjamin keamanan dokumen agunan nasabah secara menyeluruh guna menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan menelaah secara mendalam seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis norma-norma hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan fakta hukum, tetapi juga mengkaji secara kritis ketentuan hukum yang terkait guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan aplikatif. Kelalaian bank dalam menerapkan SOP pengelolaan agunan menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian yang menjadi kewajiban bank menurut peraturan perundang-undangan. Putusan pengadilan yang mewajibkan pengembalian sertifikat dan ganti rugi kepada nasabah menegaskan bahwa pelanggaran SOP tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menimbulkan tanggung jawab hukum perdata bagi bank. Hal ini menjadi preseden penting agar bank lebih disiplin dalam manajemen risiko kredit dan perlindungan hak nasabah ke depan. i ABSTRACT The security and safety of customers' collateral documents are crucial aspects in banking operations that must be guaranteed by the bank as a form of protection of customers' rights. The bank has legal and ethical responsibilities to safeguard these collateral documents from risks of loss, damage, or misuse, which include implementing secure storage procedures, conducting regular inspections, and managing them in accordance with applicable laws, regulations, and operational standards. This responsibility also entails the obligation to provide compensation in the event of negligence causing losses to customers, as regulated by the Financial Services Authority and Banking Law. Therefore, banks are required to ensure the comprehensive security of customers' collateral documents to maintain customer trust and the stability of the banking system. This study employs a descriptive-analytical specification by thoroughly examining all relevant laws, regulations, and legal provisions related to the legal issue under investigation. This approach aims to systematically describe and analyze the applicable legal norms, thereby providing a comprehensive understanding of the legal problems encountered. Accordingly, this research not only presents the legal facts but also critically evaluates the relevant legal provisions to derive accurate and applicable conclusions. The bank's negligence in implementing the standard operating procedures (SOP) for collateral management demonstrates a weak application of the prudential principles that are mandatory for banks under prevailing laws and regulations. The court's decision, which requires the return of the ownership certificate and compensation for the customer, affirms that violations of SOPs have not only administrative consequences but also give rise to civil legal liability for the bank. This sets an important precedent, encouraging