Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak mendapatkan pelayanan layak, sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fenomena diskriminasi terhadap peserta BPJS, seperti penolakan pelayanan, perbedaan perlakuan dengan pasien umum, hingga kecurangan (fraud) oleh fasilitas kesehatan, menunjukkan masih lemahnya implementasi prinsip keadilan dan nondiskriminasi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Studi kasus yang diangkat meliputi peristiwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung dan kasus penolakan pasien di Karawang, yang mencerminkan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak-hak pasien BPJS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum secara normatif telah diatur, dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran yang merugikan pasien. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab hukum terhadap setiap bentuk kelalaian, baik secara administratif maupun perdata. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat, transparansi dalam layanan, serta penegakan hukum yang tegas guna menjamin perlindungan hak pasien secara menyeluruh. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien BPJS, Diskriminasi, Rumah Sakit, JKN.