Abstract

Perlindungan hukum bagi debitur yang menghadapi pelelangan objek hak tanggungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dilatarbelakangi oleh kasus-kasus di mana kreditur melelang jaminan tanpa memenuhi persyaratan prosedural, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi debitur. Penelitian menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Peraturan Lelang, serta putusan pengadilan seperti Putusan PN Siantar No. 8/Pdt.G/2021/PN.Snt dan Putusan PN Banyuwangi No. 198/Pdt.G/2021/PN.Byw. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa debitur berhak secara hukum untuk menerima pemberitahuan sebelum lelang, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUHT dan Pasal 61 PMK No. 122/2023. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat membatalkan lelang. Penelitian ini menggungakan metode pendekatan yuridis normative. Spesifikasi penelitian deskrriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan Gambaran secara menyeluruh mengenai fenomena yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan analisis. Hasil penelitian menunjukan, pihak debitur yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan hukum melalui litigasi dan non-litigasi. Dan dalam penelitian ini Pihak debitu mengajukan pembatalan melalui proses litigasi di Pengadilan setempat. Penelitian ini menyimpulkan adanya ketidakseimbangan dalam relai kreditur-debitur dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip keadilan procedural, transparansi, serta hak-hak debitur. Namun, dengan kreditur menerapkan prinsip kehati-hatian, bagi pejabat lelang (KPKNL) untuk menegakkan kepatuhan, dan bagi debitor untuk secara proaktif memperjuangkan haknya. Kontribusi penelitian terletak pada klarifikasi mekanisme perlindungan hukum dan solusi untuk mencegah ketidakadilan dalam pelelangan objek jaminan.