Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh suap terhadap independensi hakim dalam memutus perkara kasasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah terdakwa diputus bebas pada tingkat pertama oleh hakim yang kemudian terbukti menerima suap, dan akhirnya dijatuhi pidana oleh Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Mahkamah Agung mempertimbangkan adanya suap sebagai faktor pemberat dalam menjatuhkan hukuman pada tingkat kasasi, serta bagaimana suap dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pada perpustakaan, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung tidak menjadikan praktik suap terhadap hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan pemberat bagi terdakwa. Padahal, integritas dan independensi hakim adalah unsur fundamental dalam sistem peradilan, dan pengabaian terhadap fakta suap berpotensi merusak legitimasi putusan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan etika dan moralitas hakim serta perlunya reformasi sistem pengawasan terhadap praktik suap dalam peradilan pidana.