Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum terhadap kasus penyalahgunaan Dana Desa oleh Hendri Susanto selaku Kepala Desa Tanjung Kemuning II, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 162.071.000. Kasus ini dikaji berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fokus penelitian adalah menilai apakah vonis pengadilan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengidentifikasi perlunya langkah hukum lanjutan guna mencapai keadilan substansial dan efek jera terhadap pelaku korupsi di tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui analisis dokumen hukum primer dan sekunder yang berkaitan langsung dengan perkara penyalahgunaan Dana Desa. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penalaran deduktif guna mengevaluasi penerapan ketentuan hukum pidana korupsi dalam kasus tersebut serta menilai kesesuaian putusan pengadilan dengan fakta dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan besarnya kerugian negara dan dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, direkomendasikan perlunya pengajuan banding atau kasasi sebagai upaya hukum lanjutan untuk memastikan terciptanya keadilan dan penegakan hukum yang efektif serta memberikan efek jera terhadap tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan desa.