Abstract

Penelitian ini mengkaji pembagian waris atas tanah dan bangunan yang ditinggalkan oleh pewaris, dengan meninjau ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fokus utama dalam studi ini adalah bagaimana status harta bersama dalam perkawinan ditentukan, serta bagaimana hak masing-masing ahli waris diatur dan diakui dalam proses pewarisan. Dalam konteks ini, tanah dan bangunan sebagai harta tidak bergerak menjadi objek utama pembahasan, karena sering kali menjadi sumber sengketa di kalangan ahli waris. Studi kasus yang diangkat memperlihatkan dinamika pembagian waris yang tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum positif, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat terhadap hukum adat dan hukum Islam yang masih kuat dijalankan di beberapa wilayah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan melihat langsung praktik di lapangan serta menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan hukum waris, terutama dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris atas tanah dan bangunan. Kurangnya pemahaman hukum serta tidak adanya penetapan secara tegas mengenai jenis harta (pribadi atau bersama) menyebabkan munculnya potensi sengketa antar keluarga. Oleh karena itu, pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep harta bersama, aturan pembagian waris, dan pentingnya dokumentasi hukum dalam pernikahan sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.