DINAMIKA KEMENTERIAN NEGARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Oleh Muhammad Ali Al Ikhlas Aris 41151010210145 Skripsi Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG 2025 THE DYNAMICS OF STATE MINISTRIES IN INDONESIA'S STATE ADMINISTRATION LINKED TO UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 AMENDMENT TO UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 CONCERNING STATE MINISTRIES
Muhammad Ali Al Ikhlas Aris, 2025 DINAMIKA KEMENTERIAN NEGARA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA Oleh Muhammad Ali Al Ikhlas Aris 41151010210145 Skripsi Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG 2025 THE DYNAMICS OF STATE MINISTRIES IN INDONESIA'S STATE ADMINISTRATION LINKED TO UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 AMENDMENT TO UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 CONCERNING STATE MINISTRIES Skripsi
Abstract
Perubahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 membawa dinamika baru dalam sistem presidensial Indonesia, khususnya pada Pasal 15 yang menghapus batas maksimal jumlah kementerian. Revisi ini memberi keleluasaan penuh kepada Presiden dalam menentukan struktur kabinet, namun sekaligus memunculkan tantangan berupa potensi pembengkakan birokrasi, politisasi jabatan, dan sentralisasi kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika kementerian negara setelah perubahan regulasi tersebut serta menganalisis dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan, dengan fokus pada perbandingan substansi antara kedua undang-undang dan implikasinya terhadap prinsip checks and balances. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski perubahan Pasal 15 memberi fleksibilitas bagi Presiden untuk membentuk kementerian sesuai kebutuhan nasional dan global, risiko inefisiensi birokrasi dan kepentingan politik tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari DPR dan masyarakat agar kebijakan ini sejalan dengan prinsip good governance serta tetap mendukung tercapainya tujuan negara. Kata kunci : Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Pasal 15, kementerian negara, sistem presidensial, checks and balances, birokrasi, good governance