Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus kebakaran di kawasan wisata Bukit Teletubbies Bromo yang menimbulkan kerugian besar dan menyoroti aspek hukum pidana terkait penyertaan tindak pidana. Fenomena ini penting dikaji karena masih terdapat kesalahpahaman dalam penerapan hukum, di mana pertanggungjawaban sering dibebankan hanya kepada satu pelaku, padahal fakta menunjukkan adanya keterlibatan lebih dari satu pihak. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana bentuk penyertaan tindak pidana dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies Bromo, dan (2) bagaimana penerapan hukum yang seharusnya dilakukan dalam kasus tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum pidana yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menghubungkan teori hukum mengenai penyertaan tindak pidana dengan fakta hukum yang terjadi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies Bromo terdapat bentuk penyertaan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemilik wedding organizer, Crew, maupun kedua mempelai. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 KUHP seharusnya melibatkan semua pihak yang turut serta, bukan hanya membebankan tanggung jawab pidana kepada satu orang saja. Dalam kasus kebakaran Bukit Teletubbies Bromo, kealpaan terbukti dari penggunaan properti asap warna-warni yang berpotensi menimbulkan api di kawasan konservasi, tanpa adanya upaya pencegahan atau mitigasi risiko tindak dalam hal ini Tindak pidana tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan terdapat keterlibatan beberapa pihak, seperti pemilik Wedding Organizer, crew, hingga mempelai yang ikut serta dalam proses prewedding