Abstract

Peredaran narkotika di kalangan anak di bawah umur menjadi persoalan serius yang mengancam masa depan bangsa. Anak-anak sering dieksploitasi sebagai kurir karena dianggap lebih mudah dipengaruhi serta memiliki risiko hukuman yang lebih ringan. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum, sosial, dan moral, sehingga perlu dikaji dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan UU SPPA dalam proses peradilan terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika serta menilai kesesuaian pidana penjara yang dijatuhkan hakim dengan prinsip perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait, khususnya Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp di Rejang Lebong dan putusan sejenis di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Data dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan, teori hukum pidana anak, keadilan restoratif, serta perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU SPPA dalam kasus anak yang terlibat peredaran narkotika belum konsisten. Dalam putusan di Rejang Lebong, hakim menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan, yang melebihi ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA mengenai batas maksimal setengah ancaman pidana bagi anak. Sebaliknya, putusan di Pekanbaru lebih sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yakni pidana penjara 2 tahun. Perbedaan ini memperlihatkan masih adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum, khususnya antara orientasi efek jera dan perlindungan anak. Dengan demikian, meskipun UU SPPA telah menegaskan paradigma keadilan restoratif, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam konsistensi putusan hakim.