Abstract

Dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang sangat cepat ibarat pedang bermata dua, dalam kaitannya dengan tindak pidana pemalsuan uang teknologi yang digunakan oleh para pemalsu uang semakin berkembang dan sulit terdeteksi, terlebih lagi kini telah muncul mata uang elektronik e-money dan Qris untuk pembayaran secara elektronik, dalam hal ini diperlukan penerapan perlindungan terhadap mata uang palsu dalam dunia nyata maupun digital yang diperbaharui secara berkala mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat, selain itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur sanksi untuk pelaku tindak pidana pemalsuan uang, namun seringkali dalam penerapannya kurang memenuhi asas keadilan dan efek jera untuk para pelaku. Penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam tentang penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan relevansi pada saat ini mengenai sanksi terhadap pelaku pemalsuan uang yang menggunakan teknologi terbaru yang sulit di deteksi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari studi dokumen berupa peraturan perundangundangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian bertujuan semata-mata untuk mengembangkan penegakan hukum di Indonesia, Pengembangan penegakan hukum yang berfokus pada peningkatan kualitas aparat, reformasi sistem, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pengawasan. Tantangan utamanya adalah memastikan penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional demi keadilan sosial, sambil beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.