Abstract

Cagar Budaya memiliki nilai yang krusial bagi kepentingan bangsa. Hal ini seperti yang tertuang dalam konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Bangunan cagar budaya merupakan salah satu aspek cagar budaya yang harus kita lestarikan. Peninggalan bersejarah yang perlu kita lindungi adalah berupa bangunan-bangunan yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia dan juga kaya akan bangunan cagar budaya. Banyak bangunan cagar budaya di Kota Bandung yang diincar oleh para investor untuk dijadikan tempat usaha. Hal ini dapat dikarenakan minimnya sosialisasi undang-undang cagar budaya pada para pemilik gedung serta para pemangku kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Rumah Kembar karya Presiden Soekarno yang terletak di persimpangan Jalan Gatot Subrot dan Jalan Malabar yang dibongkar tanpa seizin pemerintah; Gedung Swarha yang juga merupakan salah satu gedung cagar budaya yang seharusnya di revitalisasi. Karena gedung ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai hotel. Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung dan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (Disbudpar) Kota Bandung terhadap renovasi cagar budaya di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dengan menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya implementasi dan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung belum cukup optimal dikarenakan penerapan undang-undang mengenai cagar budaya di lapangan tidak sesuai dengan semestinya. Faktor penghambat dari jalanya implementasi maupun penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terhadap renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung yakni kurangnya sosialisasi dan Koordinasi birokrasi buruk menjadi salah satu kendala penyelamatan cagar budaya di Kota Bandung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung pada kenyataanya dalam menjalankan tugasnya yakni bertanggungjawab atas pengelolaan cagar budaya di Kota Bandung belum cukup operasional dengan sepenuhnya. Karena dengan adanya beberapa permasalahan mengenai renovasi bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Kata kunci : Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (DISBUDPAR)