Abstract

Kekacauan yang terjadi di Indonesia bukan sekedar disebabkan oleh struktur hukumnya tetapi juga disebabkan oleh peraturan yang dibuat tanpa dilakukan analisis dan pengkajian yang lebih sebelum di tetapkannya suatu peraturan. Khususnya dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dimana suatu peraturan perundang-undangan seharusnya mampu membatasi dan memberikan perlindungan penuh terhadap masyarakatnya. Sering kali setiap peraturan perundang-undangan mengenyampingkan hal-hal yang dianggap perlu diperhatikan dalam suatu pembuatan peraturan perundang-undangan. Akibatnya undang-undang hanya sebagai hiasan atau pelengkap tidak dijadikan sebagai acuan yang sangat mendasar dalam menjalankan prinsip hukum yang sebenar-benarnya. Hal ini menyebabkan tidak terkendalinya pengelolaan lingkungan dengan benar yang menyebabkan kerusakan lingkungan khususnya kabupaten indramayu yang sebenarnya besar dengan kawasan pertanian. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan peran pemeritah atau masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dampak lingkungan. Serta ingin mengetahui sejauh mana keefektipan undang-undang sebagai payung hukum yang mengatur lingkungah hidup dan apa peran badan pengelolaan lingkungan hidup daerah dalam rencana tata ruang wilayah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana perundang-undangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kajian lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka untuk mencari data yang dipergunakan dititik beratkan kepada data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Izin Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Indramayu tidak sah karena bukan kewenangan dari Bupati dan terdapat kecacatan hukum karena tidak dipenuhinya tahapan atau persyaratan keluaranya izin lingkungan yaitu tidak adanya peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL sebagai salah satu syarat wajib dari izin lingkungan.