PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA TERKAIT PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

SUARMAN GULO, 2019 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESINYA TERKAIT PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Skripsi

Abstract

Profesi advokat yang seharusnya diatur dalam ranah kode etik advokat telah bergeser fenomenanya kedalam beberapa jenis tindak pidana, dualisme unsur kode etik dan unsur perbuatan melawan hukum pidana, yaitu tindak pidana merintangi peradilan. Tindak pidana merintangi peradilan berkaitan erat dengan tindak pidana korupsi, hukum pidana mengatur unsur menghalangi proses peradilan (obstruction of justice) dalam pasal 222-223 KUHP, tindakan advokat yang menghalangi proses hukum dapat dipidana dengan mudah dengan menerobos aturan kode etik pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. penangkapan Friedrich Yunadi oleh KPK telah menerobos Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian hak imunitas tersebut di legitimasi secara khusus oleh putusanNomor : 26/PUU-XI/2013, yang menguatkan tentang hakimunitasadvokat.Adapun penulis fokus pada masalah Tentang perlindungan hukum terhadap advokat dalam dualismenya dengan UU Tipikor dan prosedur penyidikan penetapan tersangka pada Advokat yang melakukan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian penulis ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu dimulai dengan menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam beberapa perkara penetapan tersangka dari kuasa hukum Setya Novanto, yaitu Fredrich Yunadi Dan Firman Wijaya serta beberapa perbandingan contoh kasus lain yang sama Perlindunganhukum terhadap advokat tidak sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Tipikor Pasal 21, perkara penangkapan Friedrich Yunadi oleh KPK telah menerobos Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang tentang Advokat mengenai hak Imunitas Advokat, dan Prosedur penyidikan dan penetapan tersangka pada Advokat, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiharus selaras dengan Pasal 10 Undang-undang Advokat.

Citation:
Author:
SUARMAN GULO
Item Type:
pdf
Subject:
skripsi
Date:
2019