Abstract

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Menurut pandangan DPR, proses pembelian saham divestasi PT. NNT oleh PIP merupakan bentuk penyertaan modal. Hal ini sebagaimana didasarkan pada Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sehingga Pemerintah perlu mendapatkan persetujuan DPR. Namun, hal ini perlu ditinjau lebih lanjut karena pembelian saham oleh pemerintah tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara juga diatur lebih spesifik mengenai kewenangan dari pemerintah didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam melakukan pembelian saham divestasi modal asing pada perusahaan penanaman modal di Indonesia. Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menggabarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tahap Penelitian yang dilakukan melalui Penelitian Kepustakaan (Library Research)Berdasarkan penelitian ini penulis menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum premier yaitu bahan-bahan hukum yang mengingat, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan Perundang-undangan, dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yaitu para ahli dan hasil karya para ilmuan yang berbentuk makalah atau karya tulis Pembelian saham divestasi perusahan penanaman modal asing di Indonesia tepat untuk didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Berkenaan dengan pembelian saham dalam proses divestasi PT. Newmont Nusa Tenggara oleh Pemerintah tidak diperlukan persetujuan DPR sebab pembelian saham divestasi merupakan investasi pemerintah yang terencana dalam APBN. Namun, DPR tetap dapat menjalankan fungsinya, yaitu melakukan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan APBN oleh Pemerintah. Berdasarkan peraturan pemerintah No 1 Tahun 2008 tentang investasi, dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untul memperoleh manfaat ekonomi,social dan manfaat lainnya. Investasi demikian dilakukan dalam bentuk saham,surat hutang dan investasi langsung. Maka kewenangan pemerintah dalam membeli 7% saham PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan kewenangan yang di berikan oleh undang-undang dasar dan termasuk golongan transaksi investasi surat berharga dan bukan sebagai transaksi penyertaan modal