Abstract

Terjadinya penyelundupan barang-barang illegal semakin sering terjadi, hal ini sebagai konsekwensi berkembangnya ekonomi, maka, penyidik Dirjen Bea Cukai (DJBC) seharusnya dapat berperan dan memberikan efek jera pada setiap perkara tindak Pidana Kepabeanan, namun dengan berbagai pertimbangan, tindak pidana penyelundupan justru menjadi suatu bagian dari sistem pendapatan negara, adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan adalah untuk mengetahui peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyeludupan dan apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Pengawasan dan Pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kuanlitatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan perumusan Undang - Undang tentang kepabeanan dalam merumuskan tindak pidana penyelundupan yang pernah ada yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku. Data yang di dapat di analisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menyeleksi data yang terkumpul kemudian di analisis dengan peraturan maupun pendapat para ahli. Peranan DJBC untuk melakukan penegakan hukum, di mulai dari tahap memeriksa sarana pengangkut khususnya darat, serta melakukan koordinasi dengan instansi intelejen, Polisi Badan Narkotika Nasional, Dirjen Perhubungan dan TNI. lebih khusus DJBC wajib berkoordinasi dengan Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber lainnya. Hambatan Penyidik DJBC adalah lemahnya koordinasi dan kerja sama dengan instansi Jasa Pengiriman Paket khususnya jasa pengiriman paket dengan stempel forwarder, dan Jasa antaran pada enduser banyak tidak melengkapi persyaratan point memiliki scaning, sehingga perkara distribusi narkoba dari pengangkutan darat sering terjadi, Kendala lainnya adalah regulasi di temukan dalam Pasal 64A Undang - Undang 17 Tahun 2006 perihal mengesampingkan penegakan hukum dan mengutamakan pendapatan negara.