Abstract

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada pemilik gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan /atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung dapat dibongkar sebagian atau seluruhnya apabila tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya, tidak memiliki IMB dan tidak sesuai dengan IMB hal tersebut sesuai dengan Perda Kota Bandung No. No 5 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung. Permasalahan ketidaksesuaian IMB salah satu contohnya terdapat dalam Surat Izin Nomor:503.644.4/0385/bppt sehingga bagaimana Penerapan Perda Kota Bandung No 5 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung untuk membongkar gedung danhambatan apa yang dihadapi oleh Pemda Kota Bandung dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan dan penerapan sanksi administratif di bidang bangunan gedung. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum positif yang berkaitan dengan efektivitas peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No.5 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung. Penelitian ini menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder yaitu tulisan para ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari serta mencatat data dari buku dan perundang-undangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif dalam penelitian ini menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interprestasi data. Penegakan Perda Kota Bandung No 5 Tahun 2010 Tentang Bangunan Gedung belum dilaksanakan dikarenakanPemda Kota Bandung baru memberikan peringatan tertulis sebanyak dua (2) kali. Seyogyanya Pemda Kota Bandung dapat melakukan pembongkaran terhadap gedung. Hambatan yang dihadapi oleh Pemda Kota Bandung dalam upaya melaksanakan fungsi pengawasan dan penerapan sanksi administratif di bidang bangunan gedung.