Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah , Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara. Dalam implementasi kebijakan pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif - analisis, artinya penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana kedudukan Undang - Undang Nomr 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara. Sedangkan pendekatannya dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis - normatif, maka untuk mencari data yang digunakandititik beratkan kepada data sekunder, yaitu melalui data pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan sudah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya pelantikan Pejabat Gubernur Jawa Barat Komjen Mochamad Iriawan tersebut tidak melihat Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi tidak sesuai pengangkatan Pejabat Gubernur oleh Mentri Dalam Negri tersebut.