Abstract

Tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) ialah mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan (SIPI) untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan peledak, ataupun dengan alat dan cara yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan asing yang bertentangan dengan rumusan Undang Undang Perikanan No. 31 tahun 2004 Pasal 84 ayat 1. Nelayan asing adalah setiap orang asing atau kapal yang berbendera asing yang yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.Fenomena Illegal Fishing telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga Pemerintah Indonesia melalu Departemen kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengadila sumberdaya kelautan dan perikanan. Upaya pengwasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas illegal fishing dan diharapkan dapat meminimalisir jumlah pelanggaran yang terjadi. Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian menekankan pada hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek penelitian serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisiskan bahan kepustakaan atau data sekunder dan tersier. Sepesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian, dengan caea memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan. Indonesia merupakan negara yang berdaulat sehingga Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri untuk menentukan peraturannya sendiri maka dari itu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Pelaku Illegal fishing yang dilakukan oleh warga negara asing akan di peroses sesuai dengan Undang-Undang Perikanan yang mana pelakunya dapat dipidana penjara paling lama delapan tahun dan denda dua miliar rupiah. Indonesia dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman dan/atau pembakaran kapal pelaku illegal fishing yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan hal ini tidak bertentang dengan UNCLOS karena yang di tenggelamkan atau diledakkan adalah kapalnya bukan orangnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan, yaitu berdasarkan “proses peradilan” terlebih dahulu dan dilakukan berdasarkan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dilakukan berdasarkan Pasal 73 UNCLOS 1982, yaitu akan dikenakan sanksi administrasi dan harus membayar uang jaminan yang layak untuk kemudian awak kapal beserta kapalnya akan dideportasi ke negara asalnya.