PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENGAWASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA

IBNU GHIFARI, 2016 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENGAWASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA Skripsi

Abstract

Penelitian ini dilakukan di DPRD Provinsi Jawa Barat yang lebih memfokuskan pada peranannya dalam mengawasi pelaksanaan Pengawasan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara. Penelitian ini diperlukan karena adanya persepsi mengenai lemahnya pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap penegakan Peraturan daerah nomor 1 tahun 2008 yang mengakibatkan marak nya pembangunan yang tidak berizin dan tidak mengkaji lebih dalam mengenai dampak lingkungan di kawasan Bandung Utara sehingga menyebabkan dampak sosial dan ekologis. Adapun penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan keadaan obyek penelitian, berdasarkan fakta-fakta lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melaui observasi, serta wawancara terstuktur dan tidak terstuktur kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, LSM bidang lingkungan dan masyarakat setempat yang peneliti anggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi yang relevan. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008 tidak optimal, pengawasan selama ini dilakukan kurang terencana, tidak bersifat preventif dan bersifat pasif, sehingga banyak sekali permasalahan di Kawasan Bandung Utara yang tidak kunjung selesai sebagai akibat dari lemahnya pengawasan DPRD dalam penegakan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008 Penulis memberikan saran agar supaya DPRD Provinsi Jawa Barat segera membuat peraturan yang lebih jelas dalam mengatur ketentuan yang berlaku.dan mengambil langka-langkah membuat peraturan daerah tentang penataan ruang kawasan strategis Provinsi Kawasan Bandung Utara termasuk sanksi jika terjadi pelanggaran, melakukan moratorium pada izin pembangunan yang bermasalah di kawasan Bandung Utara, serta menciptakan forum komunikasi agar memudahkan kordinasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga fungsi pengawasan DPRD menjadi lebih mudah dan lebih efektif dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di kawasan Bandung Utara

Citation:
Author:
IBNU GHIFARI
Item Type:
pdf
Subject:
skripsi
Date:
2016