Abstract

Lapangan kerja di Indonesia yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Wanita tuna susila melakukan Praktik prostitusi terang-terangan maupun terselubung di Kota Bandung adalah perilaku yang diluar norma-norma hukum, norma Agama, norma adat, dan norma asusila, karena wanita tuna susila melakukan pekejaan yang tidak semestinya. Dampak negatif dari keberadaan wanita tuna susila ini tentu berkembangnya angka kriminalitas. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah Kota dan Kabupaten untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. permasalahan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis wanita tuna susila di Kota Bandung berdampak terjadinya kriminalitas dan untuk mengetahui upaya penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung terhadap penertiban wanita tuna susila. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Tahap penelitian menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadinya angka kriminalitas atas keberadaan wanita tuna susila ini tidak hanya di jalanan atau tempat umum saja, melainkan di hotel-hotel daerah Kota Bandung. Ketentuan mengenai wanita tuna susila tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Penertiban terhadap wanita tuna susila dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Dinas Sosial Kota Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani wanita tuna susila dengan melakukan rehabilitasi seperti mengembangkan kemampuan, dan membuat mereka memiliki kesanggupan untuk menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang diminatinya, diberikan keterampilan, sehingga menambah kesiapan mereka untuk terjun kembali ke masyarakat.