Abstract

Konsep kedaulatan rakyat meletakan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dengan ciri–ciri sebagai Negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat.Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara demokrasi.Perlu dipahami, sejauh ini praktek yang terjadi dilapangan terhadap pemilihan kepala daerah (baik Gubernur, Bupati, dan Walikota) yang dipilih langsung oleh rakyat banyak sekali menimbulkan kerugian-kerugian yang signifikan.Seperti kasus yang terjadi pada pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana murni pada masa awal kampanye dimulaipasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana murni secara konkrit melakukan pelanggaran pemilu yang seharusnya sudah di diskualifikasi atau tidak bisa melanjutkan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 73 ayat (1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”. Adapun identifikasi masalah yang penulis akan kaji dalam penulisan skripsi ini adalah Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran pemilihan umum kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemilihan umum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. dan yuridis empiris yaitu upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realita yang ada. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab adanya pelanggaran pemilihan umum kepala daerah adalah potensi manipulasi pemilih, politik uang, penyelenggara Pemilu, black campaign dan hoax, logistik Pemilu (surat suara, formulir-formulir, dan lainnya) yang kualitasnya tidak sesuai dengan aturan, dan manipulasi perhitungan suara. penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemilihan umum kepala daerah perlu dilakukan upaya preventif dan penegakan hukum yang efektif terhadap berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu jalannya pemilihan umum kepala daerah yang demokratis dan konstitusional. Hal ini dimaksudkan agar berbagai potensi masalah yang dapat mengganggu pemilihan umum kepala daerah dapat diminimalisir sejak dini.