Abstract

PT. Ricry dan PT. Bangkinang merupakan pabrik yang beroperasi ditengah pemukiman penduduk, sehingga terjadi pencemaran lingkungan udara maupun air, yaitu dari bau yang sangat menyengat dan adanya limbah industri berupa kadar air yang tercemar, namun perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak pernah ditinjau, padahal masyarakat beberapa kali mengajukan protes kepada pemerintah Kota Pekanbaru mengenai perizinan yang tidak layak bagi kedua pabrik tersebut yang berada di tengah pemukiman penduduk, berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik dua permasalahan yaitu : Apakah pertimbangan Pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam kebijakannya mengeluarkan Izin pabrik yang berada ditengah pemukiman penduduk berdampak lingkungan hidup? Dan upaya masyarakat terhadap pabrik yang berada ditengah pemukiman penduduk dan telah melanggar persyaratan izin operasional? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan dengan menemukan peraturan hukum yang bertujuan untuk menemukan asas dan teori hukum yang kemudian ditetapkan dalam praktek. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum di masyarakat. Data-data yang dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian diuraikan dalam bentuk narasi tanpa menggunakan rumus atau angka-angka statistik. Kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberikan izin Operasional bagi pabrik karet di tengah pemukiman penduduk adalah dengan pertimbangan ekonomis dan kontrak perusahaan yang belum selesai, namun dampak dari kebijakan pemberian izin ini berakibat merugikan masyarakat adanya pabrik ditengah pemukiman penduduk maka yang merasakan imbasnya adalah masyarakat itu sendiri dari segi pencemaran lingkungan hidup. Masyarakat dapat melakukan upaya hukum terhadap perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan aturan. Upaya yang pertama dilakukan adalah melalui upaya Administrasi, Upaya kedua melalui Gugatan terhadap Pemerintah Kota Pekanbaru. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan Class action.