Abstract

Revolusi Industri dan teknologi masa kini pada zaman modern mengembangkan dan mendorong perubahan perilaku yang membuat terciptanya peluang bisnis dan pekerjaan baru baik itu dalam dunia perusahaan semakin meningkat. Peluang bisnis itu memunculkan berbagai dampak yang berupa persaingan bisnis. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah unsur yang terpenting, dikarenakan legalitas adalah jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Saat akan mendaftarkan nama perusahaan perlu diperhatikan ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang berlaku agar tidak bertentangan. Tujuan yang diajukan dalam penelitian ini berupa akibat dari penggunaan nama bersama yang tidak sesuai dengan aturan dan tindakan dari pemerintah berupa apa yang dapat dilakukan terhadap perusahaan yang menggunakan nama bersama tidak sesuai dengan aturan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dianalisis dengan cara memperlihatkan data yang diperoleh sebagaimana adanya dan dengan tahapan penelitian kepustakaan yang data hukumnya dapat diperoleh dari data hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data secara sistematis dengan teknik studi dokumen yang mengumpulkan data tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dan juga metode analisis data yang dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum yang akan ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini mengharuskan untuk memperhatikan legalitas suatu perusahaan terutama dalam pemilihan nama bersama dari suatu perusahaan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ada. Tentunya memperhatikan berbagai akibat yang akan terjadi yang dapat berupa pengaburan nama dari suatu perusahaan yang menyebabkan penyimpangan, kerugian yang dapat diperoleh berbagai pihak dengan pembayaran pajak yang dibayarkan, hingga pencabutan izin usaha. Tindakan pemerintah yang akan terjadi bilamana ditemui hal yang bertentangan dapat ditindaklanjuti oleh pejabat kantor pendaftaran yang memiliki wewenang juga peran aktif yang mana dapat mencabut, maupun memberikan kesempatan memperbaiki dan mendaftarkan ulang perusahaannya. Penggunaan Nama dari suatu Perusahaan perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini harus dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.