Abstract

Permasalahan mengenai belum adanya dasar hukum yang jelas tentang pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta memberikan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri sampai tiba kembali di Indonesia. Menganalisis dan mencari solusi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah dari Luar Negeri Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlidungan Pekerja Migran Indonesia dan Permenko Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Peta Jalan Pemulangan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah, Menganalisis dan mencari solusi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah di luar negeri. Skripsi ini mengunakan tahapan metode penelitian diantaranya dengan, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, bukubuku, publikasi, dan hasil penelitian, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan Pemulangan TKI bermasalah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan, Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu pencarian data dan informasi yang berhubungan dengan landasan hukum, teori-teori mengenai Faktor yang mempengaruhi banyaknya TKI yang bermasalah, Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah Yuridis Kualitatif, yaitu berdasarkan Undang–Undang yang satu tidak boleh bertentangan dengan Perundang–Undangan lain memperhatikan nilai Undang– Undang, mewujudkan kepastian hukum dalam masyarakat. BNP2TKI memegang peranan penting terhadap proses pemulangan bagi setiap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri khususnya para TKIB, Fungsi pengawasan dan Pendataan TKIB di luar negeri memegang peran utama terkait dengan penanganan para TKIB. Salah satu aturan tenaga kerja yang berlaku di Arab Saudi yaitu Sistem kafala yang bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 31 dan menjadi kendala utama terkait penanganan para TKIB di Arab Saudi, serta adanya penyimpangan yang terjadi di Wuhan mengakibatkan para TKI tersebut menjadi bermasalah. Upaya yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Migran Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 39 huruf f di mana pemerintah diberikan tanggung jawab untuk memfasilitasi kepulangan para tenaga kerja Indonesia bermasalah. Kata kunci : Perlindungan, Peta Jalan Pemulangan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia bermasalah