Abstract

Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai sipil, baik polisi maupun pegawai sipil, serta pihak-pihak lainnya. Korupsi dengan kata lain adalah penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dilakukan oleh oknum pihak pejabat atau penguasa untuk memperkaya diri sendiri atau demi agar dapat menjalankan kepentingannya . Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optiomal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berlandaskan undang-undang, dibentuklah lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan harapan untuk dapat menekan atau bahkan menghilangkan pelanggaran tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. Namun indepensi Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dipertanyakan semenjak diberlakukannya undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang pembaharuan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena dinilai dapat menyebabkan terhambat atau menurunnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.