Abstract

Disparitas putusan hakim membawa dampak yang negatif bagi proses penegakan yaitu timbulnya rasa ketidakpuasan masyarakat sebagai pencari keadilan yang akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana. Hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan namun hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan, pada praktiknya dalam peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan, Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak terjadinya disparitas putusan hakim pada tindak pidana korupsi, serta mengetahui upaya yang dapat membatasi terjadinya disparitas itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada data sekunder dengan cara meneliti literatur yang berhubungan dengan ketentuan mengenai disparitas putusan hakim dalam tindak pidana korupsi. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis mengenai permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini, Penyebab terjadinya disparitas pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 perunahan atas Undang-Udang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Faktor penyebab disparitas