Abstract

Semakin meningkatknya arus ekonomi Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya keberadaan industry atau pabrik-pabrik yang bergerak diberbagai bidang, keberlangsungan suatu pabrik membutuhkan peran dari berbagai pihak selain karyawan dan pemerintah yakni warga sekitar keberadaan pabrik itu sendiri berkaitan dengan hal itu maka diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang disebut perjanjian. Namun pada praktiknya perjanjian yang telah dibuat tidak luput dari kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak, kelalaian-kelalaian dalam suatu perjanjian seringkali terjadi seperti halnya pada kasus mengenai wanprestasi perjanjian antara PT.Kewalram unit II dengan Warga Desa Cikahuripan yang menimbulkan kerugian bagi warga Desa Cikahuripan dengan begitu dalam penelitian ini menganalisi mengenai bagaimana pemenuhan kewajiban atas wanprestasi perjanjian yang telah dibuat oleh PT Kewalram Unit II dengan warga Desa Cikahuripan dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan warga desa cikahurpan terhadap Pt kewalram unit II akibat wanprestasi perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif , metoda pendekatan dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapanagn kepustakaan dan data sakunder yang berkaitan dengan regulasi mengenai lembaga keuangan mikro dihubungkan dengan pelaksanaan, teori-teori serta literatur yang berkaitan khususnya mengenai perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian yang dibuat PT Kewalram Unit II dengan warga desa cikahuripan bahwa pemenuhan kewajiban perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik atau dengan kata lain perealisasian kewajiban yang tidak menyeluruh dan dikategorikan sebagai wanprestasi sehingga warga desa cikahuripan merasa dirugikan atas segala aktivitas yang berdampak pada sekitar desa serta upaya yang dapat dilakukan warga desa cikahuripan akibat dari perjanjian tersebut dapat melakukan upaya non litigasi berupa mediasi antar warga desa cikahuripan dengan PT.Kewalram unit II atau litigasi berupa gugatan perwakilan atau class action karena dalam hal ini yang dirugikan jumlahnya cukup banyak dan mempunyai kesamaan fakta dan gugatan.