Abstract

Perlindungan Hukum terhadap investor/nasabah yang melakukan transaksi trading forex meliputi hak dan kewajiban para pihak baik itu pihak nasabah yang dirugikan maupun pihak perusahaan pialang yang harus memenuhi tanggung jawab akibat kerugian yang dirasakan nasabah. Pertanyaan terpenting bagi investor forex ialah mengenai legalitas perdagangan berjangka, kemana harus melaporkan kesalahan dalam perdagangan dan perlindungan hukum ketika investor mengalami kerugian. Tidak hanya itu, kewajiban pialang juga menjadi priorotas penting ketika melakukan kelalaian dalam perjanjian perdagagan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan informasi data penelitian, Sesuai dengan tahap penelitian tersebut di atas, maka data yang diperoleh menggunakan teknik studi dokumen, yaitu dengan studi pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan seluruh dokumen berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut dipelajari dan diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Di samping studi dokumen, penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan pengamatan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, Banyaknya kerugian yang dialami oleh nasabah dalam forex dengan alasan pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji (wanprestasi) memberikan gambaran bahwa regulasi tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Menyikapi hal tersebut maka diperlukan adanya prosedur pelaksanaan yang harus dipatuhi oleh investor dimana Investor tidak diperbolehkan memberikan atau memberitahukan kode akses transaksi investor (personal acces password) atas rekeningnya kepada pialang atau wakil pialang. Investor juga tidak diperbolehkan memintakan pialang atau wakil pialang untuk melakukan transaksi pada rekeningnya. Hal sebaliknya pialang atau wakil pialang juga dilarang meminta dan menerima kode akses transaksi investor dan melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekening investor. Namun apabila investor/nasabah tidak dapat melaksanakan transaksinya secara langsung maka pihak pialang wajib melaksanakan transaksi setelah mendapatkan kuasa untuk mewakili kepentingan investor/nasabah. Kedua, Penerapan hukum terhadap nasabah telah tertuang dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011. Namun, dalam realitanya regulasi tersebut belum mampu teralisasi dengan baik. Permasalahanpermasalahan yang muncul dalam lingkup perdagangan berjangka dianataranya adalah adanya perusahaan-perusahaan ilegal yang beroperasi, pelaksanaan perjanjian kontrak atau amanat serta transaksi yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran (wanprestasi) oleh pialang berjangka hingga munculnya unsur tindak pidana dalam aktivitas perdagangan berjangka. Kata Kunci : Insider Trading, Pialang, Investor, Investasi