Abstract

Pengulangan tindak pidana bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan di situ pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa ”Humanum enimest peccare, angilicum, se emendare, diabolicum perseverare” atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan itu sendiri sama tuanya dengan praktik kejahatan. Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan pidana (criminal justice system) di Indonesia, faktor ekonomi, sosial dan budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam bentuk residivisme, tanpa batasan jumlah pengulangan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode Hukum Yuridis empiris dimana bahan penelitian diambil dari perundang undangan, bukubuku dan dokumen-dokumen resmi, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa beberapa faktor penyebab terjadi masyarakat yang terjerat suatu tindak pidana yaitu faktor ekonomi, faktor keinginan dan lingkungan serta kontrol yang lemah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Klas II B Purwakarta yang diutamakan adalah pembinaan kesadaran beragama karena dilakukan rutin setiap hari. Pembinaan yang kurang adalah pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan kesadaran hukum karena pembinaan tersebut dilaksanakan pada saat-saat tertentu, sedangkan pembinaan yang sudah baik adalah pembinaan kesadaran intelektual, pembinaan kesadaran mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan pembinaan keterampilan karena sarana dan prasarana cukup memadai. Secara keseluruhan pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Klas II B Purwakarta sudah baik