Abstract

Pada saat ini teknologi sudah sangat berkembang, sudah ada banyak sekali alat kesehatan berteknologi canggih yang bisa digunakan untuk memantau kesehatan, namun sayangnya masyarakat masih sangat awam dengan hal ini. Pelayanan kesehatan menggunakan digital masih memiliki beberapa masalah sehingga pelayanan belum optimal seperti dalam proses pemesanan masih menggunakan saranan media telephon dan whatshapp sehingga kurangnya informasi yang diharapkan, masalah lainnya yakni sering terjadinya kerterlambatan pelayanan di karenakan tidak adanya penjadwalan pelayanan sehingga tidak dapat dilayani dengan maksimal. Adapun permasalahannya Bagaimana Penerapan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Digital Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Perlindungan Konsumen ? Bagaimana Solusi dalam Penerapan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Digital Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Perlindungan Konsumen ? Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mencari asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, serta menemukan hukum secara in-concreto mengenai Penerapan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit Berbasis Digital Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto UndangUndang Perlindungan Konsumen. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum perdata. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa transformasi digital telah berperan dalam hal revolusi berbagai industri, khususnya dalam bidang kesehatan. Teknologi di bidang kesehatan memungkinkan seorang individu untuk mendapatkan hidup yang lebih sehat, usia harapan hidup yang lebih panjang, dan kehidupan yang lebih produktif. Namun demikian, tidak semua fasilitas kesehatan siap untuk menyambut era disrupsi 4.0 yang penuh dengan digitalisasi ini. Berbagai kendala terkait sumber daya manusia, sumber dana, business process, regulasi pemerintah dan peraturan, serta tidak adanya sistem integrasi data kerapkali menjadi tantangan dalam mewujudkan hal tersebut. Regulasi dan masalah pendaftaran yang sangat menyusahkan akhirnya membuat pasien terkendala untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat. Kurangnya kepedulian dan lambatnya penanganan dari pelaku kesehatan juga menjadi kendala mengapa pelayanan rumah sakit di Indonesia masih sering terkendala. Solusinya adalah perlunya regulasi baru yang jelas dalam mengatur sistem transformasi digital. Regulasi penting diciptakan untuk melindungi keselamatan pasien dan meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan. Regulasi lama sebaiknya digantikan dengan regulasi yang baru. Regulasi yang tidak jelas dapat berujung pada berbagai keraguan dalam mengadaptasi inovasi dan mengoptimalisasi teknologi yang ada.