Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan yang terjadi masa pandemi virus corona (Covid 19). saat ini banyak terjadi yang menyebabkan naiknya harta penjabat negara sehingga perlu pengawasan dan pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sumber kekayaan penjabat agar tidak merugikan negara. Masih banyak penjabat tidak keterbukaan (Transparansi) dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, jujur dan transparan sehingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi para penyelenggara negara dan beberapa pejabat yang dianggap sebagai mempunyai kedudukan rawan terhadap korupsi perlu adanya pengawasan dan pemeriksaan Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dengan melalui pendekatan perundang–undangan (statue approach) yaitu pendekatan yang memakai peraturan perundang–undangan yang berguna sebagai media penelitian. Dan pula menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) yaitu pendekatan yang memerlukan konsep–konsep hukum sebagai suatu titik tolak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kekayaan pejabat tergantung yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan yaitu : Kebijakankebijakan yang bertujuan kesejahteraan rakyat masa pandemi, rendahnya pengeluaran belanja pejabat selama pandemi, Merangkap jabatan sehingga bisa mendapatkan pemasukan lebih besar dan latar belakang kesuksesan mereka sebelum menjabat menjadi pengusaha swasta. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia dirasa cukup efektif, namun sejumlah kebijakan tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung semuanya perihal dampak positifnya, hal ini akan dirasakan secara berjangka kedepannya. Pemerintah menyusun segala kebijakan bertujuan agar masyarakat merasakan kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan maupun keadilan