Abstract

Perlindungan hukum terhadap penumpang merupakan suatu hal yang amat penting bagi aktifitas transportasi terutama bagi penumpang bus. Penumpang bus berhak mendapatkan keamanan dalam melakukan perjalannya, Perda Kabupaten Bandung No 15 tahun 2015 Tentang transportasi dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mewajibkan angkutan umum memenuhi standar pelayanan tentang keselamatan serta kenyamanan, tetapi dalam kenyataannya berbeda,dimana seakan akan perusahaan tidak memikirkan kewajiban yang harus dipenuhi kepada penumpang, terkait kendaraan yang dimilikinya laik dijalankan atau tidak. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan jika tetap mengoperasikan bus tidak laik jalan dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum jika perusahaan tetap mengoperasikan bus tidak laik jalan serta mengetahui peran Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dalam hal uji kelaikan jalan suatu kendaraan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode yang menitik beratkan terhadap penelitian data skunder diantarnya bahan hukum premier seperti Undang-Undang, bahan hukum skunder seperti artikel, makalah dan bahan hukum tersier seperti kamus besar dan ensiklopedia serta penelitian bertujuan mengkaji dan meneliti. data lapangan berkaitan dengan pelaksanaan dari perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis Sifat analisis mengandung makna pengelompokan, menghubungkan, membandingkan dan memberikan makna pada permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data semua bahan-bahan hukum diolah secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Hasil penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap penumpang bus jika suatu bus yang dioperasikan atau dijalankan oleh perusahaan tersebut tidak laik jalan yang salah satunya akan berakibat kecelakaanyang merugikan penumpang, maka akan mendapat perlindungan berupa asuransi kecelakaan yang dapat di klaim melalui PT. Jasa Raharja.dan perusahaan angkutan pun memberikan ganti rugi. Dalam hal perusahaan yang mengoperasikan bus tidak laik jalan, perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin serta pencabutan izin. Jika kedapatan Bus yang tidak laik jalan tetap di oprasikan oleh perusahaan angkutan, maka intansi terkait akan melakukan penarikan untuk kendaraan yang tidak laik tersebut.