Abstract

Penulisan ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Korupsi Dana Bencana Gempa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dana bencana gempa dan Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabakan tidak diterapkannya hukuman mati terhadap pelaku korupsi dana bencana gempa. Penulisan ini menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis normative dengan deskriptif analisis dengan mengkaji objek penelitian berdasarkan asas hukum, perundang-undangan ditinjau dari undang-undang yang mengaturnya, dengan jalan menelaah aturan-aturan hukum menurut studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa majelis hakim terlalu ringan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Muhir, terdakwa dipidana penjara 4 tahun, semestinya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanksi pada pada M. Muhir adalah Hukuman mati, karena dalam kasus ini terdakwa telah terbukti korupsi uang bantuan bencana atau musibah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang, ancaman hukuman mati ditujukan kepada pelaku tipikor atau tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 2 ayat 1, dimana ayat 2 pasal itu menetapkan ancaman pidana mati hanya dijatuhkan bila negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional. Menerapkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai acuan dalam pemidanaan tersangka korupsi, dapat membantu meminimalisir kasus korupsi yang ada di Indonesia dan juga meningkatkan perekonomian negara. Kata kunci: pemberatan hukuman, dana bantuan bencana gempa.