Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara pengedaran obat keras Tramadol, kejahatan pengedaran obat keras Tramadol merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi diedarkan secara bebas dapat mengakibatkan rusaknya generasi bangsa itu sendiri serta merugikan masyarakat. Kerugian ini terjadi akibat banyaknya pengedar yang menjadikan obat tramadol ini bisa didapatkan tidak dengan resep dokter dan tujuan mengkonsumsi Obat Keras ini bukan untuk penyembuhan melainkan untuk dijadikan hal-hal negative. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian. Berdasarkan latar belakang penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Penerapan Peraturan terkait pengedaran obat Tramadol yang tidak mendapatkan resep dokter? Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Aparat Penegak Hukum untuk menekan jumlah pengedar obat tramadol tanpa resep dokter ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, dengan pendekatan yuridis normative dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat, yang berkenaan dengan objek penelitian. Seseorang melakukan tindak pidana pengedaran obat keras karena faktor lingkungan. Hukum telah mengatur bahwa tindak pidana pengedar obat keras yakni dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengaturan yang sudah tertulis tersebut seharusnya bisa di laksanakan sebagaimana mestinya, untu k meminimalisir pengedaran obat-obatan khususnya obat-obatan keras Tramadol yang berbahaya. Penyelesaian masalah pengedaran obat keras ini dengan mengoptimalkan tugas Aparat penegak Hukum dan memberikan sanksi Pidana yang tegas, agar memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut.