Abstract

Pre project selling merupakan suatu konsep pemasaran di mana rumah yang akan dijual belum berwujud karena objek tersebut masih berupa gambar atau sedang dalam tahap perencanaan pembangunan. Dalam perjanjian jual beli rumah berdasarkan konsep pre project selling, perjanjian yang digunakan adalah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) yang umumnya dibuat dalam bentuk kontrak baku yang setiap aturan dan syarat-syaratnya telah ditentukan secara sepihak oleh developer dan wajib dipenuhi konsumen. Masalah kemudian muncul ketika developer tidak menyanggupi pembangunan rumah yang telah dipesan konsumen sesuai perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dalam prosesnya, ketidakjelasan status tanah yang akan dibangun rumah oleh developer serta informasi mengenai rumah yang terbatas juga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku pada Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Akibatnya, timbul cedera janji atau wanprestasi dalam jual beli rumah menggunakan konsep pre project selling sehingga mengakibatkan kerugian seperti yang dialami oleh konsumen atas nama Endang Retnowati dengan PT. Permata Indah Griyaku, dan April Linda dengan CV Ruzain Anugerah Mulia sebagai developer, yang sama-sama mengalami permasalahan tidak dibangunnya rumah yang telah dipesan dan menjadi contoh kasus dalam penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis kiranya perlu menganalisis lebih jauh lagi mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat wanprestasi developer, dan tindakan hukum terhadap developer yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah menggunakan konsep pre project selling. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum kepustakaan dengan melalui pendekatan perundangundangan, yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti; pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang bersumber dari teori, pandangan ahli, dan konsep-konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum; serta pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan telah berkekuatan hukum tetap. Secara keseluruhan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa developer perumahan mesti memperhatikan kewajiban-kewajibannya saat memasarkan produknya ke konsumen sesuai dengan Pasal 7 UUPK. Selain itu, hasil penelitian ini juga mencakup penjelasan mengenai tanggung jawab developer yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi perjanjian jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga, seperti diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata. Kemudian dalam penelitian ini juga disarankan agar konsumen lebih berhati-hati dalam memilih developer dengan mengecek izin proyek pembangunan, dan teliti dalam membaca serta memahami perjanjian yang diberikan developer untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.