Abstract

Kemajuan teknologi dan informasi menjadi andil dalam mendorong maraknya perjudian online. Perjudian yaitu salah satu bentuk penyakit sosial yang terus berulang dan terkadang sulit dicegah. Pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP, Pasal 303 bis KUHP selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya terkadang aparat penegak hukum masih menerapkan Pasal 303 KUHP atau Pasal 303 bis KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum Pasal 303 KUHP terhadap pelaku judi togel online, dan bagaimana upaya pemerintah terhadap penegakan hukum pelaku judi togel online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Yaitu metode penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu pendekatan yang memakai peraturan perundang-undangan yang berguna sebagai media penelitian. Adapun pula menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) yaitu pendekatan yang memerlukan konsep-konsep hukum sebagai suatu titik tolak untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum yang terjadi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian online belum efektif pada saat ini, karena banyaknya sesuatu yang multitafsir di dalamnya. Pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, yang melakukan perjudian togel secara online. Penanggulangan judi togel online hanya dibebankan kepada pihak Kepolisian. Namun demikian, pemerintah harus dapat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mencegah kejahatan ini. Adanya penentuan batas pidana minimal, serta pembuat kebijakan hendaknya memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dunia maya, khususnya perjudian secara online. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pengaturan khusus tentang perjudian online yang lebih detail sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika RI harus melakukan pemutusan akses atau pemblokiran situs judi online.