Abstract

Indonesia adalah negara hukum dimana kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum yang berlaku. Terbayang jika tidak ada hukum yang mengatur kehidupan kita, maka akan terjadi kekacauan. Ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, jika suatu hukum keluar dari tujuan tersebut maka hukum tersebut tidak akan dapat diterima oleh masyarakat. Melihat bagaimana proses kasasi mulai dari pengajuan sampai dengan Majelis Hakim membuat putusan dimana terdakwa meninggal dunia, apakah proses sudah dijalankan sesuai dengan aturan dan bagaimana dampak dari putusan tersebut yang dibuat oleh Hakim ditinjau dari asas kepastian dan kemanfaatan hukum. Metode yang digunakan dalam tugas akhir skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis yang dianalisis secara kualitatif normatif. Penulis menggunakan data primer yaitu putusan kasasi yang memvonis terdakwa meninggal dunia dan penetapan dari Pengadilan Tinggi sebagai pembanding. Setelah dilakukan penelitian penulis berkesimpulan bahwa telah terjadi kelalaian dari pelaku-pelaku dalam system peradilan, diantaranya adalah Jaksa Penuntut Umum, Panitera pengadilan, Panitera Mahkamah Agung, dan Majelis Hakim Agung. Dimana sampai adanya putusan untuk memvonis terdakwa yang telah meninggal dunia sehingga putusan tersebut menjadi bertentangan dengan Pasal 77 Jo Pasal 83 KUHP. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar asas kemanfaatan. Dengan penelitian ini diharapkan agar kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali, selain itu menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa hukum khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.