Abstract

Hubungan hukum korban dan penyelenggara reklame seharusnya dapat langsung diselesaikan secara privat, termasuk mediasi langsung. Sementara itu pada realitanya dilapangan banyaknya aturan , yang menafsirkan reklame roboh merupakan bencana , dan merupakan force majeur, dan aturan ganti rugi warga negara yang dirugikan oleh kebijakan tata usaha negara (PTSP) sebagai badan negara yang memberikan izin pemasanan reklame.Permasalahan aturan Ganti rugi di ranah Hukum public Ganti rugi di ranah Hukum privat Force majeur terjadi, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide pasal 1244 juncto pasal 1245, juncto pasal 1553 ayat (2) KUH Perdata, factor force majeur tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh siapapun, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perusahaan Kontruksi Menurut-Peraturan-Daerah-Kota-Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Juncto Burgerlijk wet boek-? Dan Bagaimanakah Upaya Ganti Rugi Dari Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Kontruksi Pada Korban Tertimpa Reklame Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Juncto Burgerlijk wet boek? Metode penelitian yang dilakukan adalah melakukan pendekatan pada sumber hukum tertulis yaitu undang-undang, maka penelitian ini dapat disebut sebagai pendekatan normatif, novelty penelitian hukum ini adalah mendeskripsikan realitas ganti rugi, santunan terhadap korban di lapangan dan mengkaji dari berbagai sumber hukum ganti rugi santunan restitusi dan kompensasi,Tahap penelitian ini pertama tama dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan, kasus kasus yang terjadi, kemudian mengumpulkan bahan teori teori dan undang-undang di perpustakaan sebagai data primer sebagai landasan untuk menganalisis Cara pengumpulan data dilakukan observasi ke dinas pemadamkebakaran jalan sukabumi, dinas penanggulangan bencana, mengunjungi situs resmi dinas-dinas terkait, Menganalisis data dalam putusan menggunakan hukum, doktrim , teori, tidak terdapat angka, karena penelitian ini memiliki jenis penelitian kualitatif Penerapan Unsur perbuatan melawan hukum penyelenggara reklameditujukan pada dinas pertamanan & perusahaan kontruksi, karena menurut Pasal 4 huruf (d) Perda reklame Kota Bandung Tahun 2012 mengatur mengenai pengganti kerugian dari akibat dari ekses dibuatnya reklame, pasca penetapan bencana, mengaburkan unsur dari di hubungkannya unsur PMH terhadap korban,