Abstract

Peingadaan tanah meirupakan peirbuatan hukum yang beirupa meileipaskan hubungan hukum yang seimula ada antara peimeigang hak dan tanahnya yang dipeirlukan, deingan peimbeirian imbalan dalam beintuk uang, fasilitas atau lainnya, meilalui musyawarah untuk meincapai kata seipakat antara peimilik tanah dan pihak yang meimeirlukan. Peingadaan tanah di Indoneisia masih banyak teirjadi dan masyarakat meinilai peimbeibasan tanah untuk keipeintingan umum seinantiasa meinimbulkan poleimik. Tanah seibagai ruang hidup beirsama seiluruh rakyat meimiliki fungsi sosial yang harus mampu meinjaga keiseiimbangan antara keipeintingan individu, keipeintingan sosial dan keipeintingan neigara. Peimbangunan infrastruktur dalam bingkai keipeintingan publik, beirkaitan eirat deingan tanah seibagai meidianya. Seihingga antara tanah dan keigiatan peimbangunan meirupakan satu keisatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan meinganalisis kendala terjadinya sengketa pembebasan tanah dihubungkan dengan KUHPerdata dan solusi dalam peinyeileisaian seingkeita peimbeibasan tanah dihubungkan deingan KUHPeirdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data secara primer dan sekunder. Kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dimana data-data yang dihasilkan dari sumber data primer maupun sekunder dideskripsikan dan memberikan gambaran yang sesuai dengan penerapan yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala penyelesaian seingkeita peimbeibasan tanah dihubungkan deingan KUHPeirdata adalah belum tuntasnya masalah lahan tersebut pada akhirnya bisa mempersulit bahkan menggagalkan pembangunan infrastruktur. Padahal, masalah pembebasan lahan dalam proyek infrastruktur biasanya menjadi beban pemerintah dimana pengadaannya diatur dalam Undang-undang yang berlaku. Kendala yang lain adalah warga menentukan harga ganti rugi yang cukup tinggi. Dengantingginya permintaan warga terhadap lahan mereka yang akan terkena proyek menyebabkan pekerjaan proyek menjadi terhambat. Pada akhirnya, pemerintah kesulitan untuk membangun infrastruktur. Solusi dalam peinyeileisaian seingkeita peimbeibasan tanah dihubungkan deingan KUHPeirdata adalah Perolehan tanah untuk kepentingan umum dapat ditempuh melalui pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan persetujuan dari pihak yang berhak. Oleh karena pihak yang berhak tidak bersedia melepaskan hak atas tanah, maka timbul sengketa antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak. Sifat sengketa dalam pengadaan tanah adalah sengketa tata usaha negara dan sengketa keperdataan. Solusi penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan ditempuh melalui musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dan pihak yang berhak, gugatan, atau keberatan kepada pengadilan.