Abstract

Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19. Kebijakan ini menimbulkan keresahan masyarakat dapat meningkatkan angka kriminalitas serta keresahan yang mana warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi dikhawatirkan mengulagi kejahatan yang sama. Tidak jarang juga napi yang sudah dibebaskan, bahkan berulah kembali dengan melakukan tindak pidana. Hal ini tentu membangun sebuah keresahan di masyarakat terhadap mantan narapidana dan pemberian asimilasi tersebut berakibat dampak bagi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meneliti Bagaimanakah Bagaimanakah dampak dari penerapan Permenkumham Nomor 10 tahun 2020 dan Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pengulangan tindak pidana akibat penerapan permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Tahap Penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu Studi Dokumen yang menelaah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan analisis data yang diperoleh dianalisis secara Yuridis Kualitatif pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 narapidana yang mendapatkan asimilasi kemudian kembali melakukan pengulangan tindak pidana menjadi bukti bahwa kebijakan asimilasi terhadap narapidana pada masa pandemi COVID-19 tidak tepat, dan tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya dari lembaga pemasyarakatan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat, meningkatnya kriminal. Serta upaya penanggulangan pengulangan tindak pidana yang timbul dari penerapan Peraturan Menteri hukum dan ham Nomor 10 Tahun 2020 adalah dengan memperketat pengawasan dan pembinaan WBP yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan serta meningkatkan integritas dari balai pemasyarakatan dalam menentukan narapidana yang pantas menerima asimilasi dan hak integrasi.