Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dari banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan anggota Polri sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat bahkan menimbulkan korban jiwa. Aturan penggunaan kekuatan dengan senjata api yang diberikan Polri harus benarbenar dipahami oleh setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan sehingga penggunaan senjata api adalah alternatif terakhir yang dilakukan dalam upaya paksa. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum mengenai penerapan sanksi Pasal 338 KUHP terhadap oknum anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api di Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksinya telah sesuai atau tidak berdasarkan unsurunsur tindak pidananya. Pada pelaksanaannya, masih adanya ketidakadilan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, baik secara kode etik profesi Polri maupun secara pidana di pengadilan. Selain itu, kita bisa melihat apakah setiap oknum pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dengan melihat unsur-unsur tindak pidana dan faktor lain yang mempengaruhinya. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang penerapan sanksi Pasal 338 KUHP terhadap oknum anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api serta pengaturan kepemilikan dan penggunaan kekuatan senjata api dilingkungan Polri.