Abstract

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat pertahanan negara yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan pertahanan negara dalam rangka mempertahankan kedaultan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang TNI. Namun dalam kenyataannya masih terdapat prajurit TNI yang melanggar aturan yang telah tertuang dalam undang-undang tersebut. Pada pengadilan Piliter Tinggi II Jakarta dengan nomor perkara 10- K/PMT-II/AD/I/2022 dimana dalam kasus tersebut terdakwa terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang jabatan dalam memberikan perintah jabatan, akan tetapi dalam putusan ini terdakwa dijatuhi hukuman yang sangat ringat. Sehingga dalam penulisan ini penulis fokus pada dua permasalahan untuk ditetili yaitu Pertimbangan Hakim Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara Dengan Nomor 10- K/PMT-II/AD/I/2022 Terhadap Terdakwa dr.Saleh, dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang Oleh Prajurit TNI AD. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksud untuk mengumpulkan peraturan perundangan-undangan serta literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini bersifat Deskriptif Analitis adalah satu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi Dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dianalisis secara Yuridis Normartif yang berdasarkan kenyataan yang didasarkan atas hasil penelitian. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 10-K/PMTII/AD/I/2022 bahwa terdakwa memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan Institusi TNI sehingga putusan ini tidak hanya befokus terhadap efek jera. Agar tidak terjadi lagi tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh prajurit TNI AD maka perlu dilakukan upaya preventif. Tujuannya adalah agar dengan upaya-upaya pencegahan tersebut maka akan meminimalisir pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit TNI AD baik itu yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari maupun dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau tiindakan insubordinasi. Kata kunci : tindak pidana insubordinasi, pertanggungjawaban pidana, tentara (militer) i